Pemanfaatan Data Kependudukan di Jawa Tengah

Pemanfaatan Data Kependudukan di Jawa Tengah

Image

Pemanfaatan Data Kependudukan di Jawa Tengah, "Pemanfaatan dana kependudukan untuk pelayanan publik merupakan perintah Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 79  Undang-Undang Adminduk dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015. Sehingga pemanfaatan data kependudukan untuk lembaga pemerintah dan badan hukum Indonesia adalah pelaksanaan dari UU Adminduk, pelaksanaan dan pemanfaatan data kependudukan dimaksudkan untuk menghindari dari penipuan yang dapat merugikan masyarakat.

"Kalau kita melihat fakta di lapangan, saat ini data KTP-el dan nomor HP kita itu  sudah kita  sebarluaskan sendiri saat buka rekening bank, saat buka asuransi, saat masuk hotel, saat jadi member golf, member fitnes, saat buka kartu kredit dan lain-lain. Kita juga nggak tahu, apakah lembaga-lembaga itu menggunakan data kita untuk perusahaannya sendiri atau juga di share (dibagikan) ke anak perusahaan, karena yang disimpan mereka itu data statis, maka banyak penipuan  dan banyak data yang sudah tidak akurat karena tidak di update (diperbaharui),