Dampak Nikah Siri dalam Administrasi Kependudukan

Dampak Nikah Siri dalam Administrasi Kependudukan

Image

Dewasa ini kita sering mendengar istilah nikah siri terutama dikalangan pejabat dan selebritis. Banyaknya kasus nikah siri membuat masyarakat seringkali bertanya apakah yang dimaksud dengan nikah siri dan bagaimanakah hukumnya dalam islam. Nikah siri sebenarnya bukan tradisi umat islam karena pada dasarnya Rasullullah SAW menyuruh kita untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak masyarakat luas. Hal tersebut merupakan awal dari membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan agar kewajiban istri terhadap suami maupun sebaliknya kewajiban suami terhadap istri dapat dipenuhi.

 

 

Pengertian Nikah Siri Kata “sirri” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (secret marriage). Menurut imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi’i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.

Sedangkan pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk maka harus di laporkan  kepada  instansi pelaksana (KUA untuk yang beragama islam) dan (Dinas Dukcapil untuk yang beragama non islam). Nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak masuk dalam administrasi negara sehingga nantinya jika ada sengketa hak waris, dan lain-lain negara tidak dapat mengintervensi. Kemudian, anak dari nikah siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan begitu, anak sulit mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, seperti untuk kesehatan dan sekolah.

Untuk mendorong dalam mensosialisasikan dampak nikah siri bagi masyarakat, dengan memberikan pengetahuan akan dampak negatif bagi anaknya mengurus akta kelahiran dan dokumen lainya.

Adapun manfaat akta pernikahan adalah :

  1. memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk,
  2. memberikan kepastian hukum,
  3. memberikan perlindungan hukum dan kenyaman bagi pemiliknya,
  4. memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara. Bagi yang beragama Islam, hal ini berarti pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain melanggar undang-undang perkawinan pernikahan siri juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.